Senin, 11 Desember 17 | 16:10 WIB

  • Flipboard
  • Linkedin

Dinas Diminta Tegas Beri Sanksi Koperasi Bermasalah

Dinas Diminta Tegas Beri Sanksi Koperasi Bermasalah
Photo Credit To Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, pada Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Malang, Obsessionnews.com – Kementerian Koperasi dan UKM meminta dinas yang membidangi koperasi dan UKM supaya berani menerapkan sanksi kepada koperasi bermasalah di daerah. Sanksi sekaligus sebagai langkah pembinaan terhadap koperasi bermasalah.

Pernyataan itu dikemukakan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM Suparno, pada acara Workshop Pengendalian dan Pengawasan Koperasi Bagi Aparatur Kabupaten/Kota di Jawa Timur, di Kota Batu, Malang, Senin (23/10/2017).

“Termasuk membubarkan koperasi bila sudah tidak bisa lagi dibina. Sehingga ke depan tidak akan ada lagi koperasi bermasalah,” kata Suparno.

Sebagaimana diketahui, Menteri Koperasi dan UKM tengah mencanangkan program Reformasi Total Koperasi yang bertujuan untuk menciptakan koperasi berkualitas. Reformasi Total Koperasi terdiri atas Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Koperasi.

“Untuk menuju ke arah itu, pengawasan menjadi faktor yang penting,” kata Suparno

Suparno menyebutkan bahwa pihaknya sudah memberikan sanksi kepada 12 koperasi berskala nasional karena diduga melakukan praktik menyimpang dari kaidah koperasi. Pihaknya akan terus mengawasi keberadaan koperasi-koperasi tersebut.

Di samping pengawasan, Kemenkop dan UKM juga memiliki program pencegahan. Yaitu, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membentuk Tim Waspada Investasi, yang juga melibatkan Kemenperin, Kemendag, BKPM, Kemendiknas, BI, serta Mabes Polri.

“Terkait itu, pengawasan dan pencegahan, kita juga terus mengevaluasi aturan yang ada. Kalau Peraturan Deputi dianggap masih kurang kuat, maka akan diperbaharui menjadi setingkat Permen,” kata Suparno.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Mas Purnomo Hadi mengatakan saat ini ada sekitar 31 ribu lebih koperasi di Jatim. Dari jumlah itu, sekitar 27 ribu koperasi masuk kategori sehat. Sedangkan sekitar 15 persen koperasi merupakan koperasi “sakit”.

“Tugas kita harus meningkatkan yang 15 persen itu atau sekitar 3000an koperasi. Dari jumlah itu, berapa yang masih bisa kita bina. Kalau tidak bisa dibina, ya akan kita bubarkan,” tegas Purnomo.

Meski begitu, kata Purnomo, dalam membubarkan koperasi harus dilakukan secara hati-hati dan harus sesuai aturan. Terutama koperasi yang masih memiliki utang kredit dengan pihak lain.

“Selesaikan dulu masalah utangnya, jangan sampai tagihannya beralih ke kita. Maka, kita harus pahami betul aturan tentang pembubaran koperasi,” kata Purnomo. (Has)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *