Cara Lain Membangun Daerah

Oleh: Kang Yoto (Bupati Bojonegoro)

Inilah kali kedua Kang Yoto berbicara di forum Bank Dunia soal cara lain melakukan pembangunan daerah. Pertama, pada Maret 2017 di konferensi Asia Pasifik Doing Development Differently. Kedua, sore ini dalam round table sambil buka puasa bersama yang diadakan oleh Bank Dunia.

Tidak ada kabupaten, provinsi dan negeri yang miskin, yang ada hanyalah kabupaten, provinsi, dan negeri yang salah urus. Para pemangku kekuasaan harus haus terhadap semua kemungkinan terbaik dan paling efektif mengelola pembangunan. Termasuk apa yang dialami Bojonegoro berangkat dari situasi minus.

Tahun 2000 Bojonegoro masih tercatat sebagai kabupaten termiskin di Jawa Timur, tahun 1900 sebagai daerah yang mengalami endemik poverty, tahun 2008 nomor 3 daerah termiskin di Jatim, tapi tahun 2017 berhasil keluar dari sebutan 10 kabupaten kota termiskin di Jatim.

Kang yoto menyebut strategi pembangunan Bojonegoro sebagai “Bojonegoro Way”. Berikut poin penting tentang pendekatan baru pembangunan daerah:

1. Pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat harus dipahami sebagai upaya pemerintah menjadi bagian dari solusi atas masalah rakyat. Secara umum masalah rakyat itu dapat dikategorikan dalam empat hal: Pertama, bagaimana hidup lebih sehat sehingga harapan hidup lebih panjang. Kedua, bagaimana rakyat lebih cerdas lebih mampu mengembangkan potensi dan keterampilan hidupnya untuk dapat meraih hidup lebih baik, secara mandiri dan bersama-sama. Ketiga, bagaimana rakyat lebih produktif menciptakan pendapatan dan daya beli. Keempat, bagaimana rakyat dapat hidup lebih bahagia. Isu pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, pembuatan regulasi dan tata kelola, misalnya, harus ditempatkan dalam kerangka penyelesaian empat masalah tersebut.

2. Dalam hal pengelolaan anggaran maka solusi atas problem secara berkelanjutan harus menjadi orientasi utamanya (problem driven base). Anggaran digunakan bukan untuk menghidupkan struktur organisasi yang ada, yang kemudian diukur dengan pendekatan performance base. Penciptaan keuntungan publik (public benefit) lebih diutamakan daripada keuntungan pemerintah (government profit). Dalam istilah Presiden Joko Widodo, orientasi penganggaran seperti ini disebut dengan money follow program. Sementara Bojonegoro Way menyebut money follow program, program follow problem, money for solution, dan solution for sustainable development.

3. Pembagian urusan dalam pengelolaan pembangunan tidak otomatis ditangani oleh satu unit organisasi atau yang disebut Organisasi Perangkat Daerah. Problem ego sektoral dapat diselesaikan dengan penempatan isu starategis sebagai isu bersama. Sebagai contoh, isu produksi pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pertanian, namun justru dinas inilah yang meminta dinas yang mengurus pembangunan Infrastuktur air, jalan, dan perdagangan untuk memenuhi semua hal yang diperlukan untuk menjamin target produksi pangan.

4. Dalam prakteknya, khususnya pembangunan desa dan kawasan tertentu maka semua level pemerintahan mengambil peran sesuai kewenangannya dan saling sinergi memecahkan problem warga yang berada dalam kawasan tertentu. Sebagai contoh, Bojonegoro melaksanakan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) yang berisi sasaran pembangunan desa berdasarkan problem utama yang dihadapi warga setempat. Program pembangunan desa yang dimotori Pemdes dan seluruh penganggarannya berorientasi penuh pada solusi atas problem yang dihadapi warga setempat. Sementara Pemkab akan memfasilitasi, mendorong, dan memperkuat solusi tersebut. Jika solusi yang diperlukan perlu program dari provinsi dan pusat, seperti kasus bencana akibat kerusakan hutan dan sungai, maka dua level pemerintahan tersebut bersama Pemkab mengerahkan segala sumberdayanya untuk melahirkan solusi bagi warga di kawasan tersebut. Jadi pembagian kewenangan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk menjauhkan kekuasaan dengan masalah warga. Seluruh pembangunan dan kewenangan sekali lagi harus berorientasi pada sinergi dalam rangka solusi masalah warga. Inilah esensi pemerintah yang hadir melayani rakyatnya.

5. Untuk menjamin mekanisme problem driven base dan ketersambungan antara kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, maka pemerintah harus memberi akses seluas-luasnya kepada rakyat, dalam hal menyalurkan aspirasi dan keluhan. Pemerintah menjamin rakyat dapat mengakses semua proses politik, teknokratis, dan pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pelaporan. Untuk menjamin mekanisme ketersambungan ini maka platform LAPOR, Open Data Contract Standard, dan data revolution menjadi sangat penting. Jika performance base bertumpu pada birokrasi sendiri sehingga lebih peka terhadap issue input, proses, dan output kelembagaan, problem base lebih peka terhadap output dan outcome-nya bagi publik.

6. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan sebuah daerah? Gunakan pendekatan outcome yang biasa disebut IKU (Indikator Kinerja Utama) dan pilar-pilar keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGS. IKU meliputi: pertumbuhan ekonomi, indeks rasio kesenjangan atau keberhasilan menciptakan pemerataan, penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan dan angka harapan hidup rakyat. Sementara SDGS mengukur seluruh unsur partisipasi elemen dan aspek yang kelak menjamin keberlangsungan pembangunan.