Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan bahwa pemerintah akan mendengarkan aspirasi publik terkait rencana penunjukan dua jenderal Polri sebagai pejabat gubernur. Untuk itu, ia meminta polemik yang terjadi dihentikan.
“Saya mohon kepada masyarakat tidak usah diributkan kembali,” ujar Wiranto di Jakarta, Senin (5/2/2018).
Pemerintah belum memutuskan soal jadi atau tidaknya rencana penunjukan dua perwira Polri sebagai penjabat gubernur di dua daerah yang kepala daerahnya mengikuti Pilkada Serentak 2018. Awalnya, rencana itu diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. Akan tetapi, wacana itu menuai polemik.
Wiranto mengatakan, rencana itu muncul karena pemerintah mempertimbangkan keamanan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang dinilai rawan.
“Kami bisa menempatkan para perwira Kepolisian dan TNI yang punya kompetensi terhadap masalah di daerah sehingga bisa menyelesaikan masalah di daerah dengan baik, mengawal pilkada dengan baik,” katanya.
“Namun di sisi lain, kami juga mencoba menetralisir berbagai efek-efek negatif dari penempatan itu (dengan pertimbangan publik),” tambah dia. (Has)
