Jakarta, Obsessionnews.com – Setya Novanto (SN), tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ngotot mempertahankan jabatannya sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Novanto berkirim surat kepada pimpinan DPR dan DPP Golkar, Selasa (21/11/2017). Dalam surat tersebut ia meminta DPR dan DPP Golkar tidak membahas tentang pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPR maupun sebagai Ketum Golkar.
Dalam surat yang ditujukan kepada DPP Golkar, Novanto menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Idrus Marham sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketum. Rapat DPP Golkar, Selasa (21/11), menyetujui Idrus sebagai Plt Ketum Golkar.
Tidak mundurnya Novanto sebagai Ketum Golkar menuai kitikan dari berbagai pihak, termasuk Peneliti Senior pada Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris. Haris mengungkapkan, dengan diangkatnya Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar semestinya Novanto legowo mundur.
“Jika Partai @Golkar5 sdh angkat @IdrusMarham5 sbg Plt Ketum, SN mestinya legowo mundur,” tweet Haris di akun Twitternya, @sy_haris, Jumat (24/11).
Sebelumnya Syamsuddin menilai perbuatan Novanto dalam kasus e-KTP selain merusak nama baik lembaga DPR juga mencoreng citra Partai Golkar yang dipimpinnya. Syamsuddin berpendapat kasus Novanto merupakan episode terburuk dalam sejarah Partai Golkar. Syamsuddin menyayangkan para elite Golkar lebih memilih melindungi Novanto daripada menyelamatkan partai.
“Episode terburuk dlm sejarah Partai @Golkar5. Ironisnya, segenap elite Golkar lebih memilih melindungi SN ketimbang menyelamatkan partai,” kritik Syamsuddin di akun Twitternya, @sy_haris, Kamis (16/11).
Seperti diketahui KPK resmi mengumumkan status hukum Ketua DPR Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Dengan demikian Novanto untuk kedua kalinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK beredar di kalangan wartawan. Saat itu Novanto belum diumumkan menjadi tersangka.
“Setelah melakukan gelar perkara, kami menetapkan tersangka atas nama tersangka SN, sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).
Novanto sebelumnya sempat ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017. Namun kemudian status tersangkanya itu gugur setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh hakim Cepi Iskandar.
Kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari total paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.
Diketahui, dua dari tersangka e-KTP juga diumumkan sebagai tersangka pada hari Jumat. Yakni eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, pada Jumat, 30 September 2016, dan politikus Partai Golkar Markus Nari pada Jumat, 2 Mei 2017.
Menangkap Novanto ternyata bukan hal yang mudah. KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) malam hingga Kamis dini hari. Namun, Novanto tak ada di tempat.
Pada Kamis (16/11) Novanto mengalami kecelakaan mobil di Jakarta, lalu dirawat di RS Medika Permata Hijau, Jakarta. Selanjutnya dipindah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, Jumat (17/11). Kemudian KPK resmi menahan Novanto pada Minggu (19/11). (arh)
Baca Juga:
Muchtar: Pengganti Novanto, Pendukung Rezim Jokowi
Publik Sudah Muak pada Setya Novanto
Jika Jadi Ketum Golkar, Airlangga Harus Mundur dari Kabinet!
KPK Tegaskan Punya Bukti Kuat Novanto Terlibat Kasus e-KTP
Wapres JK Minta Golkar Gelar Munaslub Gantikan Novanto
Kasus Novanto Episode Terburuk dalam Sejarah Golkar
Politisi Golkar Tuntut Novanto Mundur Sebagai Ketua DPR
Peneliti NSEAS: Novanto Tersangka, Golkar Tidak Akan Menjauh dari Jokowi
