Cibinong, Obsessionnews.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak peserta Pilkada 2018 dan Pemilu menjunjung tinggi moral dan etika politik.
Hal itu merupakan satu dari lima harapan Partai Demokrat yang disampaikan SBY di kantor Dewan Pimpinan Partai (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Jumat (5/1/2018).
Baca Juga:
Demokrat Dorong Pemerintah Bekerja Lebih Gigih Lagi
Didampingi Amir Syamsuddin, SBY Buka “Emergency Meeting” Demokrat
Bersama Demokrat, PKB Setuju UU Ormas Segera Direvisi
“Secara moral semua pihak wajib berbuat agar pilkada dan pemilu mendatang benar-benar berlangsung secara jujur, adil dan demokratis,” kata mantan Presiden RI ini saat membacakan pernyataan politik Partai Demokrat..
Partai Demokrat berharap Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 bebas dari kecurangan dan pelanggaran, apalagi yang amat keterlaluan. Tidak menghalalkan segala cara, apalagi yang bertentangan dengan undang-undang dan aturan pemilu.
“Tidak menghancurkan pesaing-pesaingnya dengan kekuatan uang besar-besaran,” tandas SBY.
Meskipun persaingan bisa sangat keras, SBY mengingatkan selalu ada batasnya. Kekerasan dan penggunaan kekuatan fisik bukanlah cara yang baik.
“Kita harus memegang prinsip kompetisi antar saudara. Persaingan dalam persatuan. Setelah pemungutan suara dilakukan, kita harus menghormati dan menerima hasilny,” ujarnya.
Menurut SBY, setiap kandidat dan partai politik tentulah ingin menang. Tetapi harus siap pula menerima kekalahan. Partai Demokrat pernah menang, dan pernah pula kalah.
“Kalau menang kami bersyukur dan tentu senang, namun tetap menjaga perasaan yang kalah. Kalau kalah kami tawakal, menerimanya secara ksatria dan langsung mengucapkan selamat kepada yang menang. Tidak memelihara dan mewariskan dendam dan kebencian kepada penerus-penerus kita. Inilah indahnya sportivitas dalam kompetisi yang beradab. Inilah etika pemilu yang harus kita junjung tinggi dan jalankan,” tegasnya.
Kedua, Partai Demokrat berharap penyelenggara Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat menjaga integritas dan kualitas kinerjanya. Baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 sama-sama memiliki tantangan dan kompleksitas yang tinggi.
Pilkada 2018 adalah pilkada terbesar atau paling banyak pesertanya yang dilaksanakan secara serentak. Sedangkan Pemilu 2019 adalah pemilu pertama yang baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga dilaksanakan secara serentak. Karenanya, semua penyelenggara pemilu, baik jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengaws Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan pilkada dan pemilu tersebut dengan baik.
“Jangan sampai terjadi kesalahan, apalagi yang prinsip sifatnya,” kata SBY mengingatkan.
Di samping harus cakap dan memiliki integritas yang baik, lanjutnya, para penyelenggara pemilu harus siap pula bekerja dengan intensitas yang tinggi.
“Jika terjadi permasalahan yang serius, jajaran KPU harus mampu melaksanakan manajemen krisis, sehingga persoalan itu dapat diatasi dengan baik,” tutur SBY.
SBY mengungkapkan, di era teknologi digital bisa saja terjadi kejahatan yang bisa menggagalkan pemilu. Misalnya melakukan pembobolan dan perusakan terhadap sistem informasi KPU. Puncaknya, hasil pemungutan suara bisa dimanipulasi dan diubah.
“KPU harus bisa mencegah dan mengatasinya jika gangguan seperti ini terjadi,” tandas SBY.
Menurutnya, dalam praktik sering beredar isu kecurangan dalam penghitungan suara. KPU sering pula dicurigai melakukan kolusi dengan pihak-pihak tertentu.
“Untuk itu KPU harus senantiasa transparan dan akuntabel dalam kegiatannya. Setiap langkahnya juga bisa diikuti oleh masyarakat luas,” kata SBY.
Ketiga, Partai Demokrat mengingatkan netralitas negara, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, kejaksaan dan TNI mutlak adanya.
Negara harus netral dan tidak boleh berpihak. Di sini termasuk BIN, Polri, kejaksaan dan TNI. Juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Tidak boleh elemen-elemen negara ini melakukan kegiatan untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu, baik itu calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden dan wakil-wakilnya. Tidak boleh pula memenangkan calon-calon anggota legislatif tertentu dan juga partai-partai politik tertentu,” ujar SBY.
Partai Demokrat mengingatkan penggunaan keuangan negara juga harus diawasi dan diperiksa. Jangan sampai uang negara digunakan untuk kepentingan kandidat dan partai-partai politik tertentu.
“Cegah kolusi dan konspirasi antara elemen negara, termasuk BIN, Polri, kejaksaan dan TNI, dengan partai-partai politik tertentu. Kalau terjadi, ini merupakan kejahatan politik yang sanksinya berat. Cegah kriminalisasi terhadap lawan politik, apalagi jika itu merupakan pesanan dari kekuatan politik tertentu. Jangan permainkan hukum untuk kepentingan politik. Hati-hati dalam berbuat. Jangan dikira pihak lain tidak tahu. Jangan dikira rakyat kita bodoh dan mau dibodoh-bodohi,” kata SBY.
SBY menuturkan, personil Polri dan TNI yang ingin maju dalam pilkada atau pemilu ada ketentuan dan aturan mainnya. Patuhi dan jangan dilanggar. Jangan sampai tindakan para perwira aktif menjadi pergunjingan masyarakat luas, karena melanggar etika dan kepantasan politik.
Keempat, Partai Demokrat menyatakan peran pers dan media massa yang independen, adil dan konstruktif sangat diperlukan demi adil dan demokratisnya pilkada dan pemilu.
“Pada hakikatnya media massa adalah milik rakyat, milik kita semua. Media massa tidak sepatutnya hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemilik modal semata,” kata SBY.
Hubungan media massa dengan pemerintah tentu harus baik, tanpa meninggalkan daya kritisnya. Di negara manapun kekuasaan perlu dikontrol sehingga tidak disalahgunakan.
Pemberitaan dan siaran media massa juga harus fair dan berimbang.
“Media massa, termasuk televisi yang hanya menjadi corong partai politik tertentu, tentulah merusak rasa keadilan. Demokrasi dan pemilu juga bukan hanya milik orang-orang yang kuat dan kaya,” ujar SBY.
Partai Demokrat mendukung penuh upaya KPU yang mengatur pemberitaan dan siaran media massa, sehingga lebih adil bagi semua peserta pilkada dan pemilu.
“Kita tahu media sosial adalah dunia yang nyaris tidak tersentuh oleh hukum dan aturan. Sehingga di situ amat sering muncul berita-berita hoax dan fitnah. Pihak-pihak yang kuat juga sering menggunakan media sosial untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Dalam pilkada dan pemilu, banyak pihak yang menjadi korban serangan-serangan tak bertanggung jawab yang dilancarkan melalui media sosial,” kata SBY.
Karena itu Partai Demokrat mendukung penuh negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah yang ingin menertibkan dan mengatur media sosial. Yang penting adil, tidak tebang pilih dan tidak melebihi kepatutannya.
Kelima, Partai Demokrat menyatakan rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu. Negara harus menjamin kemerdekaan dan keamanan mereka untuk menjatuhkan pilihannya.
Partai Demokrat menilai bahwa rakyat makin matang, makin tertib dan bahkan makin partisipatif dalam mengikuti pilkada dan pemilu. Untuk itu negara harus berterima kasih.
“Karenanya kita harus menghormati hak-hak rakyat untuk menjatuhkan pilihannya dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Jangan ada yang melakukan intimidasi. Jangan ada yang menghalang-halangi kehendak rakyat. Jangan ada yang curang dan berani mengubah suara rakyat,” tegas SBY. (arh)
