Jakarta, Obsessionnews.com – Meski Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sudah menerima dan setuju mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-undang (UU) dalam sidang paripurna Selasa (24/10/2017). Namun, Partai Demokrat mengajukan syarat agar UU Ormas yang baru disahkan direvisi karena masih ada yang dianggap tidak adil.
“Substansi Perppu Ormas ada yg sudah tepat, namun ada yg tidak tepat, tidak adil & tidak sesuai dgn jiwa & semangat konstitusi kita,” kilah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun Twitternya @SBYudhoyono, Kamis (26/10/2017).
Karena itu SBY menegaskan, Partai Demokrat akan menolak jika UU Ormas itu tidak segera direvisi. Ia mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah agar pemerintah bersinergi untuk merevisi UU ini.
“Hasil pertemuan FPD dgn pemerintah (Mendagri & Menkominfo), pemerintah bersedia lakukan revisi. FPD telah menyiapkan usulan revisi,” kilahnya pula.
Bagi Partai Demokrat, ormas adalah mitra pemerintah untuk ikut serta melakukan pembangunan masyarakat. “Ormas tidak boleh dianggap sbg ancaman, tetapi menjadi mitra negara & pemerintah dlm menjalankan kehidupan bernegara yg baik,” jelasnya.
“Namun, sebagaimana organisasi/lembaga lain, ormas wajib taati aturan yg ditetapkan negara. Inilah semangat demokrasi & “rule of law.”, tambahya.
“Saya berharap revisi Perppu Ormas segera dilakukan, sehingga kita punya UU Ormas yg tepat, baik utk negara serta baik utk rakyat, ” kata SBY. (Albar)
