Jakarta, Obsessionnews.com – Joko Widodo (Jokowi) bisa populer dan terpilih menjadi Presiden adalah karena kekuatan media, baik media main stream dan off stream serta media sosial, sampai timnya membuat Jasmev, maka Jokowi juga harus siap dibully dan tidak populer di media juga.
Demikian penegasan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono dalam siara pers resmi Gerindra, Jumat (30/12/2016), menanggapi sikap represif pemerintah yang mengancam akan memantau aplikasi chatting (WA, line, BBM) selain media dan medsos (facebook dan lain-lain) yang dianggap ‘menyerang’ pemerintah.
Sikap pemerintah ini dikritik oleh Arief Poyuono. “Sebaiknya Jokowi harus menyikapi secara bijak dan intropeksi diri terkait kritik di media dan medsos,” tutur pentolan Gerindra ini.
“Coba Jokowi tanya pada diri sendiri apakah yang digambarkan media tentang kemampuan Jokowi memimpin Indonesia menuju perubahan yang lebih baik sudah ada tanda-tandanya apa belum,” ungkap Arief.
“Karena gampang ngukurnya sejak Jokowi menjadi Presiden RI kurs mata uang Rupiah dari kisaran 10 ribu rupiah/US dollar meroket hingga Rp13 ribu dan terus mengudara, kadang kadang sampai menyentuh hampir 15 ribu rupiah,” tambahnya.
Selain itu, lanjutnya, pengangguran semakin bertambah di sektor formal karena banyak jenis pekerjaan yang harusnya ditempati TKI tapi ditempati TKA China karena investasi China. Juga (kini) biaya hidup masyarakat makin tinggi dan harga harga mahal tidak diimbangi oleh pendapatan masyarakat,” bebernya pula.
Bahkan, menurut Arief, pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai target dan seharusnya di bawah 5 % kalau tidak ada ojek dan taxi online di 15 kota di Indonesia.
“Dan jangan sebuah propaganda kritik dan perbedaan cara pandang dalam membangun bangsa dan negara dianggap makar atau mendiskreditkan pemerintahan, dan sedikit-dikit lapor polisi dan menyuruh polisi memeriksa dan memroses Hukum,” tandas Wakil Ketua Umum Gerindra ini.
Ia mengingatkan, Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum. Jangan jadikan hukum untuk mengkriminalisasi bunga-bunga demokrasi, propaganda dari oposisi jalanan yang harus diimbangi propaganda pemerintah dan kerja nyata. Pemerintah jangan anti kritik dan anti demokrasi.
“Dan kalau sampai ada ratusan ribu situs media online dan akun medsos yang memang kontennya dianggap sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bertanah air, serta mendegradasi pemerintahan Jokowi-JK saat ini artinya Menkominfo yang juga punya tugas filtering berkinerja sangat buruk dan sengaja melakukan pembiaran. Segera saja pak Jokowi melakukan evaluasi pada Menkominfo misalnya dengan mengantinya,” tegas Arief.
Menurut Arief, ramainya propaganda dan kritik dari media online, media mainstream dan pemilik akun-akun medsos terkait ketidakmampuan Jokowi yang tidak sesuai dengan antara kenyataan dan harapan para medsosser
“Mungkin saja yang mengkritik adalah mereka yang dulu adalah bagian dari yang menciptakan seorang tokoh yang menjabat wali kota Solo sebagai tokoh yang paling merakyat dan mampu memimpin Indonesia dengan pencitraan yang luar biasa, dimulai dengan mobil Esemka dan lain-lain,” bongkarnya.
“Jadi, pesan saya sebaiknya Jokowi santai saja menghadapi propaganda, kritik di media, tidak perlu paranoid dan apalagi emosi bicara dengan data yang tidak tepat seperti data TKA China yang katanya cuma 21.000 orang. Kenyatannya ketika Menaker sidak ke sebuah pabrik milik perusahaan investasi China dari 38 TKA China hanya 20 yang legal, selebihnya 18 TKA ilegal, serta bukan masuk katagori proyek turn key,” saran aktivis yang kini menjadi Politisi Gerindra ini
Ia memaparkan pula dari data Menaker sejak pertengahan 2015 setelah ada aggrement investasi Xhina di Indonesia plus pengunaan tenaga kerja dari China sudah 41 ribu Kemenaker keluarkan izin Kerja untuk TKA China guna memenuhi kebutuhan Tenaga Kerja di proyek investasi China yang bersifat turn key projek seperti proyek pembangkit listrik, jalan tol, airport, pelabuhan, kereta cepat, dan waduk dimana setelah selesai manajemen dan pengelolaan diserahkan ke pihak Indonesia, dan pihak Indonesia wajib mengembalikan Dana yang diinvestasikan China dalam bentuk pinjaman baik sistim B to B atau G to G.
“Angka jumlah 21ribu TKA juga sulit dipercaya sebab sepanjang tahun 2016 sudah 1205 proyek investasi China di antara di sektor pertambangan, smelter, Pabrik Baja, Automotive dan Industri semen dan manufacturing menurut laporan BKPM masa iya TKA China yang digunakan cuma 21.000 orang untuk 1205 proyek investasi China,” ujarnya mempertanyakan. (Red)
