Jakarta, Obsessionnews.com – Anggota Komisi X DPR RI Surahman Hidayat menilai rencana pemangkasan anggaran tunjangan sertifikasi guru sebesar Rp23,4 triliun merupakan hal biasa terjadi di tahun ini. Sebab, pemotongan anggaran juga terjadi di kementerian yang lain.
“Maksudnya kalau APBNP itu kan dalam tahun-tahun sebelumnya selalu ada penambahan. Dalam beberapa tahun itu polanya naik. Tapi sejak dari APBNP 2016 ini secara keseluruhan turun,” kata Surahman di DPR, Senin (29/8/2016).
Menurutnya, ekonomi Indonesia belum mencapai stabil, karena itu pemotongan untuk sektor pendidikan dianggap tidak menjadi masalah. Hal itu untuk mengantisipasi capaian pajak yang jauh dari target.
Untuk tidak dipotong itu tak terhindarkan, karena ini persoalan kredibilitas APBN. Tidak boleh ada defisit yang lampaui ambang yang ditetapkan,” ujarnya.
Sementara mengenai data guru yang tidak akurat sehingga sebelumnya menimbulkan kelebihan anggaran, Surahman mengatakan hal itu akan dibahas dalam rapat Komisi X selanjutnya.
“Soal penyerapan dari guru, sertifikasi dan lain-lain, memang perlu difixasi (baca: dipastikan), kalau realnya ada yang tidak klop,” kata politisi dari PKS itu. (Albar)
