Jakarta, Obsessionnews.com – Dualisme kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berlangsung sejak 2014 sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan rujuk. PPP saat ini terbelah menjadi kedua kubu kepemimpinan, yakni kubu Djan Faridz dan Muhammad Romahurmuziy (Romi). Kedua kubu ini saling mengklaim yang paling sah.
Kemelut di tubuh partai berlambang Kakbah ini membuat prihatin politisi senior PPP, Bachtiar Chamsyah. Dia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian hukum atas kepengurusan PPP.
“Jadi diharapkan tentunya ada kepastian hukum. Tidak bisa dibiarkan terus berlarut seperti ini. Kalau ini terus berlarut, itu ujungnya PPP ini akan berakhir,” ujar Bachtiar saat dihubungi Obsessionnews.com melalui telepon genggam, Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Menurutnya, pemerintah harus mempunyai sikap yang tegas soal kepastian hukum yang legal untuk PPP. “Karena konsolidasi tidak ada, jadi harus jelas. Pemerintah harus meempunyai sikap yang tegas, ngak boleh pemerintah membiarkan ini,” ungkap Bachtiar.
Ketika disinggung apakah para ulama harus turun tangan untuk meredam konflik PPP ini, dia lagi-lagi menjawab pemerintah harus mengeluarkan kepastian hukum atas konflik tersebut.
“Tentu harus ada dukungan moral, supaya masalah ini selesai. Tapi itu hanya kemampuan dukungan moral, secara hukum sulit posisi kita (ulama). Karena keputusan dari MA (Mahkamah Agung) juga belum turun. Menurut saya bagaimanapun harus pelan-pelan, melihat ini dengan tenang,” tegas Bachtiar.
Dia berpendapat, sebenarnya bagus ada gerakan moral. Namun, karena ini sudah menyangkut soal hukum, maka harus ada kepastian hukum dari MA. “Andai tidak juga ada kepastian, itu artinya pelan-pelan pemerintah membiarkan konflik ini berlarut-larut, itu artinya PPP akan berakhir,” tandas mantan Menteri Sosial ini. (Poy)
