Jakarta, Obsessionnews.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) telah kalah dalam laga pilkada di dua daerah strategis di Pulau Jawa, yakni: DKI Jakarta dan Banten. Kini, PDI-P sebagai partai berkuasa (the ruling party) dan pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dihadapkan pada tantangan yang tak kalah berat dalam menghadapi pilkada strategis di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barat (Jabar).
“Dengan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI dan Rano Karno di Banten yang tingkat elektabilitasnya yang sangat tinggi, semestinya PDI-P dapat memenangkan kedua laga pilkada tersebut. Namun, kenyataannya PDIP tumbang dan gagal berkuasa di dua provinsi tersebut,” ujar Direktur Pusat Kajian Survei Opini Publik (PKSOP), Ziyad Falahi, Kamis (8/11/2017).
PKSOP menilai, marwah PDI-P telah redup di DKI Jakarta dan Banten. Kini, marwah PDI-P sebagai partai kader berbasis massa kembali dipertaruhkan di Pilkada Jatim dan Jabar. Menurut Ziyad, ada perbedaan antara Pilkada Jatim dengan Pilkada DKI yang mengusung kader PDI-P yakni Djarot Saiful Hidayat sebagai Calon Wakil Gubernur berpasangan dengan Ahok sebagai Cagub, juga Pilkada Banten yang mengusung Rano Karno yang juga kader PDI-P. Sementara di Pilkada Jatim, PDI-P justru tak mengusung kadernya sendiri. Koalisi PDIP-PKB gagal melahirkan koalisi nasionalis-santri. Pasangan Saifullah Yusuf-Azwar Anas adalah pasangan santri-santri.
Padahal, Jatim adalah basis tradisional PDI-P yang sangat kuat, dengan meraih kursi tertinggi 19 kursi di DPRD Provinsi hasil Pileg 2014, yang dapat mengusung kadernya sendiri berpasangan dengan salah satu calon yang beredar.
“Sebagai catatan, menurut hasil survei independepen yang kami buat terkait sikap kader dan massa akar rumput PDIP di Jawa Timur, menampilkan data kekecewaan, penolakan dan pembelahan secara diam-diam,” ungkap Ziyad.
Keputusan pimpinan PDI-P yang tak mengusung kadernya sendiri dalam Pilkada Jatim diprediksi fatal dalam hasilnya nanti. Bahkan, kemungkinan bisa terjadi eksodus basis konstituen PDI-P kepada calon penantangnya pasangan Saefullah-Anas.
Karena itu, lanjutnya, marwah PDI-P sebagai partai kader berbasis massa, akan kembali dipertaruhkan jika tak kembali mengusung kadernya sendiri maju dalam laga Pilkada di Jabar.
Ia pun menuturkan, jangan sampai keputusan mengusung calon Gubernur di Jabar, mengecewakan kader dan basis akar rumput dari PDI-P seperti yang terjadi di Jatim, karena tak mengajukan kadernya sendiri.
Alumnus FISIP Unair ini menjelaskan, dengan jumlah tertinggi yakni 20 kursi di DPRD Provinsi Jabar, sangat aneh jika pimpinan PDIP justru tak mengajukan sendiri kadernya maju sebagai Calon Gubernur Jabar.
Siapapun calon yang diajukan PDI-P dalam laga di Jabar tentu menjadi hak prerogatif dari pimpinan partai. Namun harus diingat, tutur Ziyad, salah satu fungsi partai politik yang tak bisa diabaikan adalah melakukan kaderisasi.
“Untuk apa kaderisasi dilakukan oleh partai jika calon pimpinan daerah yang diajukan tak mempertimbangkan aspek kualifikasi sebagai hasil kaderisasi, hanya mempertimbangkan aspek popularitas semata, tanpa pertimbangan tujuan berpartai sebagai partai kader?” kritik pengamat politik yang menyelesaikan Magister Pascasarjana di UI.
Terkait angka elektabilitas yang tinggi yang jadi pertimbangan dalam memutuskan pasangan calon kepala daerah, Ziyad mengingatkan, baik Anies Baswedan maupun Joko Widodo saat maju menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, justru berangkat dengan basis elektabilitas yang sangat rendah dibanding calon penantangnya.
“Karena itu, untuk menjaga marwah sebagai partai kader sekaligus untuk merawat basis konstituen dari PDIP, sangat menarik jika pimpinan PDIP mempertimbangkan mengajukan kadernya sendiri maju menantang Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar,” bebernya pula. (Red)
