Jakarta, Obsessionnews.com – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengungkapkan, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo sebanyak 500 ribu ditugaskan pada BULOG. Dimana mulai dari proses tender dan penentuan pemenang tender impor beras ke BULOG sangat rawan terjadi praktek kolusi, nepotism dan upeti.
“Belajar dari impor Gula yang dilakukan oleh BULOG yang oleh KPK berhasil diungkap Akan adanya tindak pidana korupsi ,dalam kasus Irman Gusman yang mengalihkan kuota impor gula dari Jakarta ke Sumatera Barat, hal ini bisa terjadi pula nantinya dalam kasus kuota impor beras,” tegas Arief Poyuono dalam rilisnya, Senin (12/2/2018).
“Banyak modus operandi dalam impir beras pada masal lalu untuk mendapatkan fee impor bagi oknum pejabat yang berhubungan dengan Kuota Impor Beras serta Proses tender impot beras nya,” tambahnya.
Arief membeberkan, biasanya ada bagian fee dari para pemenang tender kepada pejabat pejabat yang menentukan dan memilih importir yang memenangkan tender impor beras tersebut.
“Biasanya negara yang dijadikan vehicle untuk menampung hasil fee impor beras dan gula itu singapura, sebab KPK tidak bisa sampai tangannya ke KPK, baru setelah itu mereka berbagi fee di Singapore dengan Cara membuka no rekening bang di Singapore alias disimpan di Singapore,” ungkapnya pula.
Ia memaparkan, meski dari 21 perusahaan yang mendaftar, 11 perusahaan ditetapkan lolos. Perusahaan tersebut berasal dari empat negara produsen beras yaitu, Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan.
“Usai penetapan itu akan dilakukan tawar menawar harga. Bila telah terjadi kesepakatan, Djarot bilang hari Senin sudah bisa keluar Letter of Credits (LC). Sangat rawan suap ketika terjadi Proses tawar menawar harga saat tender impor beras,” tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, FSP BUMN Bersatu mendesak KPK untuk mengawasi secara intensive Proses tender impor beras oleh BULOG karena kemungkinan bisa saja terjadi suap pada pejabat BULOG berupa bagian fee kepada pejabat yang berhubungan dan penentu pemenang tender impor beras.
“Jangan sampai impor beras akan seperti impor gula yang di indikasikan dan tertangkap KPK dalam aksi suap menyuap untuk pembagian kuotanya!” seru Arief yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. (Red)
