Jakarta, Obsessionnews.com – Partai Golongan Karya (Golkar) akan merayakan HUT-nya ke-53 pada minggu depan, Jumat (20/10/2017). Inilah partai politik tertua dan berpengaruh besar di Indonesia. Meski dilanda berbagai badai, antara lain kader-kadernya hengkang dan mendirikan partai baru, partai berlambang pohon beringin ini tetap eksis.
Dari rahim Golkar lahir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat, Partai Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Hanura, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan lain sebagainya. Kelahiran PKPI dibidani oleh Edi Sudrajat. Partai Demokrat didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sementara itu PKPB didirikan oleh putri Presiden kedua RI Soeharto, Mbak Tutut. Partai Hanura didirikan oleh Wiranto. Sedangkan Partai Gerindra didirikan oleh Prabowo Subianto, dan Partai Nasdem didirikan oleh Surya Paloh.
Politikus Golkar Hajriyanto Y Thohari menyebut partainya itu tergolong partai yang unik, bahkan aneh bin ajaib, karena hidupnya tak tergantung pada tokoh-tokoh tertentu. Menurut Hajriyanto, Golkar sudah terlalu sering dan terlalu banyak ditinggalkan kader-kadernya. Tokoh-tokoh yang meninggalkan Golkar tersebut bisa dikatakan adalah tokoh-tokoh kelas satu.
“Tapi nyatanya, Golkar tetap baik-baik saja kan? Golkar itu partai yang unik, tidak tergantung pada tokoh-tokoh, bahkan tokoh kelas satu sekalipun. Golkar itu partai yang unik, bahkan aneh bin ajaib,” tegas Hajriyanto di Jakarta, Jumat (25//2013).
Menandingi PKI
Golkar yang semula bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar didirikan oleh tokoh-tokoh militer, khususnya TNI AD, antara lain Soeharto, pada 20 Oktober 1964. Golkar didirikan oleh tujuh Kelompok Induk Organisasi (Kino), yakni Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari), dan Gerakan Pembangunan. Pendirian Sekber Golkar untuk menandingi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berpengaruh besar dan dekat dengan Presiden Soekarno saat itu.
Soekarno terjungkal dari kursi kekuasaannya yang didudukinya selama 21 tahun pasca meletus kudeta G30S/PKI tahun 1965. Pemberontakan PKI tersebut menewaskan tujuh jenderal TNI AD, yakni Ahmad Yani, Donald Isaac Pandjaitan, Katamso Darmokusumo, Mas Tirtodarmo Haryono (MT Haryono), Suprapto, Siswondo Parman (S. Parman), dan Sutoyo Siswomiharjo. Juga menewaskan perwira menengah TNI AD R Sugiyono Mangunwiyoto , dan seorang tentara, Piere Tendean, serta seorang polisi Satsuit Tubun (KS Tubun)
Peristiwa G-30-S/PKI menimbulkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang menuntut PKI dibubarkan, dan menuntut Soekarno dicopot dari kekuasaannya karena dianggap bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tahun 1966 kekuasaan Soekarno mulai dikebiri oleh militer. Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto mengambil alih kekuasaan dari tangan Soekarno secara de facto. Pada 11 Maret 1966 Soeharto menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.
Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966, ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Febuari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS pada 7 Maret 1967 Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak MPRS. Kemudian Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968.
Golkar Memenangkan Pemilu di Era Orba
Popularitas Soeharto yang melejit karena menumpas PKI berdampak positif terhadap Golkar yang menjadi kontestan Pemilu 1971, pemilu pertama yang digelar di era Orde Baru (Orba). Di partai ini Soeharto duduk sebagai Ketua Dewan Pembina yang memiliki kekuasaan sangat besar.
Pemilu 1971 diikuti 10 partai politik (parpol), yakni Partai Katolik, Partai Syaikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golkar, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Secara mengejutkan Golkar tampil sebagai juara. Golkar menyabet 236 kursi DPR dari total 360 kursi. Diikuti Partai NU (58), Parmusi (24), PNI (20), PSII (10), Parkindo (7), Partai Katolik (3), dan Perti (2). Sedangkan Murba dan IPKI tak memperoleh kursi.
Kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 membuat posisi Presiden Soeharto menjadi sangat kuat. Orba identik dengan Golkar. Berbagai terobosan dilakukan Orba agar Golkar tetap besar, yakni menyederhanakan jumlah parpol.
Tahun 1973 empat parpol Islam, yakni Partai NU, Parmusi, PSII, dan Partai Perti difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP didirikan tanggal 5 Januari 1973. Partai berlambang Kakbah ini didirikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, Ketua Umum Parmusi Parmusi, Haji Anwar Tjokroaminoto Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti, dan Haji Mayskur Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.
Sementara itu pada tanggal 10 Januari 1973 lima parpol nasionalis, yakni Partai Katolik, Parkindo, Partai Murba, PNI, dan IPKI, dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Pemilu 1977 diikuti Golkar, PPP, dan PDI. Pada pemilu tersebut Golkar keluar sebagai pemenang dengan meraih 232 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP berada di peringkat kedua dengan memperoleh 99 kursi. Sedangkan PDI menduduki posisi ketiga dengan mendapat 29 kursi.
Pada Pemilu 1982 Golkar kembali berjaya dengan meraih 242 kursi dari total 360 kursi DPR. PPP kembali menjadi runner up dengan memperoleh 94 kursi. PDI menempati peringkat ketiga dengan menyabet 24 kursi.
Pada Pemilu 1987 Golkar kembali unjuk gigi dengan meraih 299 kursi dari total 400 kursi DPR. Sementara itu PPP mendapat 61 kursi, dan PDI mendaapat 40 kursi.
Pada Pemilu 1992 Golkar memperoleh 282 kursi dari total 400 kursi DPR. PPP mendapat 62 kursi, dan PDI memperolh 56 kursi.
Pada Pemilu 1997 Golkar lagi-lagi menjadi pemenang. Pada pemilu tersebut parpol berlambang pohon beringin ini meraih 282 kursi dari total 400 kursi DPR. Sedangkan PPP mendapat 89 kursi dan PDI memperoleh 11 kursi.
Kemenangan Golkar dalam lima kali pemilu sejak 1977 itu memuluskan jalan Soeharto terus berkuasa. Ia kembli dilantik menjadi presiden dalam Sidang Umum MPR 1978, SU MPR 1983, SU MPR 1988, SU MPR 1993, dan SU MPR 1998.
Tampilnya Golkar sebagai pemenang dalam lima kali tersebut itu karena Golkar didukung ABG (ABRI, Birokrasi, dan Gokar). Rezim Soeharto mewajibkan ABRI (yang terdiri dari TNI dan Polri), serta pegawai negeri sipil (PNS) wajib mendukung Golkar.
Soeharto Tumbang, Orba Bubar
Pada pertengahan 1997 Indonesia dilanda krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi. Mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi agar pemerintah secepatnya mengatasi krisis ekonomi.
Pasca Soeharto dilantik menjadi Presiden untuk keenam kalinya di SU MPR pada Maret 1998, isu yang dilontarkan mahasiswa dalam unjuk rasa bergeser menjadi tuntutan reformasi bidang ekonomi, politik, dan hukum.
Unjuk rasa semakin membesar ketika beberapa mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas tertembak di kampusnya oleh aparat keamanan pada 12 Mei 1998. Selain itu puluhan mahasiswa lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.
Pasca tragedi Trisakti tersebut aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia, menuntut Soeharto mundur.
Pada Kamis, 21 Mei 1998 Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya akibat desakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa. Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie naik kelas menjadi Presiden.
Tumbangnya Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu menandai bubarnya Orba. Indonesia memasuki babak baru: era reformasi. Habibie membuat sejumlah reformasi di bidang politik, antara lain ABRI dan PNS harus netral. Ini artinya ABRI dan PNS tidak wajib lagi mendukung Golkar. Terobosan lain yang dilakukan Habibie adalah mengizinkan berdirinya parpol-parpol baru.
Pasca tumbangnya Soeharto, marak aksi unjuk rasa menuntut pembubaran Golkar dan desakan Golkar dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Namun, tuntutan itu sia-sia. Golkar tetap dinyatakan sebagai parpol resmi dan berhak mengikuti pemilu. (arh/bersambung)
