Jakarta, Obsessionnews.com – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat, Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat peduli pembangunan Purwakarta terkait konflik pertanahan. Pertemuan tersebut di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).
Saat ini, konflik pertanahan hampir terjadi di semua wilayah di Indonesia. Terkait hal tersebut Komite I DPD RI sedang menggodok RUU Tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat. Diharapkan dengan adanya RUU tersebut, konflik-konflik terkait agraria yang banyak sekali merugikan terutama kepada para masyarakat adat terkait hak kepemilikan lahan ataupun tanah, dapat ditanggulangi.
“Saat ini kami pun sering menemukan ada cara pandang yang berbeda antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Kehutanan dan LIngkungan Hidup terkait persoalan tanah. Kami DPD siap jika DPR mengundang kami untuk membahas Undang-Undang Pertanahan,” kata Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam.
Pada kesempatan tersebut, Senator NTT Abraham Liyanto mengusulkan DPD RI sebagai perwakilan daerah akan membawa permasalahan konflik agraria ini ke tingkat pusat.
“Rencananya tanggal 21 Maret nanti ada rapat kerja Komite I dengan Kementerian Agraria, saya harap Pak Menteri Sofyan Jalil dapat hadir, sehingga temen-temen yang mengadukan permasalahan lahan atau tanah ini dapat langsung menyampaikan semua dokumen terkait permasalahan lahan ini. Kalau menteri tidak hadir kita kawal temen-temen ini untuk bertemu menteri ke Kementerian kalau perlu,” tegas Senator NTT tersebut.
Sebelumnya, ada tiga aliansi masyarakat yang mengadukan permasalahan konflik lahan tersebut ke DPD RI yaitu dari Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat terkait permasalahan lahan dengan PT.Merbau, Koalisi Masyarakat Sulawesi Utara terkait permalahan lahan dengan Bandara Sam Ratulangi, dan masyarakat peduli pembangunan Purwakarta terkait konflik pertanahan dengan PTPN VIII. (Red)
