Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menonaktifkan Sri Wahyumi sebagai Bupati Talaud, Sri Wahyumi lantaran pergi ke Amerika Serikat tanpa izin. Meski disebutkan Sri Wahyumi diundang Konsulat Jenderal AS untuk kegiatan belajar tentang ekonomi maritim. Namun izin ke Kemendagri tetap harus dilakukan.
“Kita tidak pernah membatasi kepala daerah untuk belajar. Silakan saja. Tapi ada prosedur yang harus diikuti. Itu amanah undang-undang,” kata Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPD dan Hubungan antar lembaga (FKDH) Kemendagri, Akmal Malik di PP PON, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (14/1/2018).
Akmal mengatakan mestinya Sri Wahyumi mencontoh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Disebutkan, Risma dan Ridwan Kamil kerap mengajukan izin saat hendak ke luar negeri. Artinya, lanjut Akmal, seluruh kepala daerah memiliki kewajiban yang sama untuk mengajukan surat izin keperluan ke luar negeri.
“Daerah lain melakukan hal yang sama, semua manaati. Ibu Risma, Pak Ridwan itu sangat sering ke luar negeri, tapi mereka izin. Dan laporannya selalu disampaikan pada kita,” jelasnya.
“Maka bagi kita reasoning yang diberikan oleh beliau (Sri Wahyuni) kita sudah turun ke lapangan tidak bisa kita terima dan kita tegaskan aturan,” lanjut Akmal.
Adapun Akmal menjelaskan terkait adanya dugaan kriminalisasi yang dilakukan Kemendagri kepada Sri Wahyuni. Dia menegaskan, penonaktifan terhadap Bupatu Talaud itu sudah sesuai dengan undang-undang.
“Harusnya ibu bupati pelajari lagi undang-undangnya. Di dalam pasal 77 ayat 2 itu jelas kepala daerah yang ingin keluar negeri harus izin menteri apabila tidak izin akan ada pemberhentian sementara selama 3 bulan. Jelas di pasal itu,” paparnya. (Albar)
