Jakarta, Obsessionnews.com – Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR karena menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu Novanto juga kehilangan jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Desember 2017 Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketum Golkar.
Selanjutnya Airlangga menunjuk anggota DPR Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet menduduki kursi Ketua DPR yang ditinggalkan Novanto. Bamsoet dilantik pada Senin (15/1/2018).
Airlangga mengungkapkan keputusannya memilih Bamsoet sebagai Ketua DPR itu setelah melalui proses diskusi dengan para tokoh partai. “Keputusan ini adalah keputusan yang penting bagi Partai Golkar,” tulis Menteri Perindustrian itu di akun Twitternya, @airlangga_hrt, Senin (15/1).
Airlangga menilai Bamsoet berkomitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan komitmen segenap pengurus Golkar untuk bangkit menuju partai yang bersih.
“3. Kami mengenal sosok Bambang Soesatyo sebagai figur yang memiliki komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.Hal ini pun tentunya sejalan dengan komitmen saya dan segenap pengurus Partai Golkar untuk bangkit menuju partai yang bersih,” kicau Airlangga
di akun Twitternya.
Airlangga berharap Bamsoet dapat mengemban amanah, menjaga integritas partai dan lembaga perwakilan rakyat.
Bamsoet salah seorang vokalis DPR yang populer. Politisi Golkar ini serius memainkan perannya sebagai pengawas negara. Tak peduli siapapun yang dianggapnya melenceng dari aturan main konstitusi pasti ia kritisi.
Sebelum dilantik sebagai Ketua DPR, Bamsoes menduduki kursi Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum. Keteguhannya dalam memperjuangkan penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang dianggapnya sudah menjadi kejahatan luar biasa, patutlah diacungkan jempol. Ya, Bamsoet memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Jangankan keluar, ke dalam pun ia tegas. Semisal ketika menikahkan putrinya, ia melaporkan pemberian gratifikasi atas pernikahan putranya tersebut ke KPK. Contoh yang tampaknya sedikit sekali diperlihatkan oleh pejabat negara.
Tetap loyal pada Golkar.
Menjadi anggota DPR merupakan obsesi Bambang Soesatyo sejak muda. Keinginannya untuk menjadi legislator tersebut didasari pada niat memperjuangkan aspirasi rakyat agar rakyat hidup sejahtera dan hidup dalam suasana nyaman.
Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Bambang memilih bergabung dengan Golkar, partai terbesar di era Orde Baru. Ia berkecimpung di partai berlambang pohon beringin ini pada pertengahan tahun 1990-an.
Ternyata tidak mudah bagi Bambang untuk merealisasikan impiannya menjadi wakil rakyat. Ia harus menempuh perjalanan panjang yang sarat dengan kerikil. Dibutuhkan kerja keras, kesabaran, dan ketabahan untuk menginjakkan kaki di Senayan, sebutan populer untuk Gedung MPR/DPR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Kesempatan untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) muncul pada Pemilu 1997. Ketika itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Harmoko memberi peluang pada banyak kader muda, termasuk Bambang, untuk maju sebagai caleg. Bambang tidak menyia-nyiakan peluang emas tersebut. Namun, apa yang kemudian terjadi? Dalam pemilu yang diikuti tiga partai politik, yakni Golkar, PPP, dan PDI itu ia gagal memperoleh tiket ke Senayan!
Meski gagal terpilih menjadi anggota DPR, Bambang tetap loyal pada Golkar. Pada 21 Mei 1998, pemerintahan Orde Baru yang identik dengan Golkar, tumbang. Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun lengser keprabon karena gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa. Pasca pengunduran diri Soeharto, pemerintahan BJ Habibie membuat reformasi di bidang politik, yakni membuka kesempatan berdirinya partai-partai baru untuk mengikuti pemilu yang dipecepat yakni tahun 1999 dari seharusnya tahun 2002. Ketika itu banyak kader Golkar meninggalkan Golkar, dan mendirikan partai-partai baru. Bambang tidak tergoda untuk mengikuti langkah rekan-rekannya tersebut. Ia tetap berlindung di bawah naungan partai beringin.
Pada Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama di era reformasi, Golkar kembali mempercayainya menjadi caleg. Bambang tentu berharap pada pencalonannya yang kedua ini ia berhasil menjadi anggota DPR. Tapi, harapan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ia kembali gagal melenggang ke Senayan.
Kendati demikian Bambang tetap loyal pada Golkar. Berkat loyalitasnya yang tinggi itu ia kembali diberi kesempatan oleh Golkar menjadi caleg pada Pemilu 2004. Ketika itu Bambang optimis bakal berhasil terpilih menjadi anggota DPR. Ternyata Bambang kembali menelan pil pahit! Dengan demikian untuk ketiga kalinya secara beruntun ia belum berhasil menjadi anggota DPR.
Putus asakah dia? Tidak. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata putus asa. Perjuangan Bambang yang tidak kenal lelah akhirnya berbuah manis. Pada pencalonannya yang keempat kali, yakni Pemilu 2009, dia berhasil terpilih menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VII yang meliputi Banjarnegara, Purbalingga, dan Kebumen.
Nama Bambang Soesatyo melejit ketika mengkritisi kasus dugaan korupsi Bank Century di era pemerintahan SBY.
Pada periode 2009-2014, ia tercatat sebagai salah seorang anggota DPR yang terpopuler. Namanya melambung ketika terjadi skandal Bank Century. Dialah satu dari sembilan anggota DPR yang membentuk Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Bambang yang saat itu duduk sebagai anggota Komisi III dikenal kritis dalam menyampaikan pandangannya tentang Aliran Dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Century.
Skandal mega korupsi Bank Century hanya salah satu kasus besar yang dibidik oleh Bambang. Ia juga mengkritisi kasus-kasus besar lainnya. Tak pelak keberanian ‘anak kolong’ ini mengungkap kasus-kasus besar membuat namanya beken. Dan berkat popularitasnya tersebut Bambang terpilih kembali menjadi anggota DPR pada Pemilu 2014 dari dapil yang sama.
Dalam setiap pernyataan-pernyataannya yang dikutip media massa, tampak Bambang memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi. Hal ini semakin diperkuat ketika ia melaporkan ke KPK mengenai pemberian gratifikasi atas pernikahan putrinya, Gladys Raditya Sartika, pada 29 Januari 2012 yang lalu.
Gratifikasi sebesar total Rp 800 juta itu diberikan oleh para petinggi, pejabat negara dan pengusaha berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing.
Selain berjuang mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, Bambang juga memiliki obsesi terhadap lembaga perwakilan rakyat. Ia berobsesi DPR menjadi parlemen modern. Bukan gedungnya yang modern, tetapi pemikirannya yang modern.
“Untuk menciptakan parlemen modern, para anggota DPR harus menguasai teknologi agar cepat memperoleh informasi, sehingga tidak perlu datang ke daerah untuk merespons suatu peristiwa. Cukup berkomunikasi melalui internet dan e-mail,” tegasnya.
Baginya, berpikir modern itu adalah berpikir ke depan, bukan berpikir mundur ke belakang. Oleh karena itu para anggota DPR harus mengikuti perkembangan teknologi untuk mempermudah menjalankan tugasnya.
Bamsoet dilahirkan di Jakarta, 10 September 1962, dan tumbuh dari keluarga militer, ayahnya veteran Kemerdekaan RI 1945. Bamsoet yang mengenyam pendidikan di Program MBA, IM Newport Indonesia, Universitas Jayabaya, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STEI) itu menyabet beberapa penghargaan, yakni Adhi Karya Award (1995), Top Eksekutif Indonesia (1996), dan PWI News Maker Award (2010).
Ayahy delapan anak ini mengawali kariernya sebagai wartawan Harian Umum Prioritas pada tahun 1985. Selanjutnya menjadi Sekretaris Redaktur Majalah VISTA (1987), Pemimpin Redaksi Majalah INFO BISNIS (1991), Komisaris PT Suara Irama Indah (1999), kemudian memimpin Harian Umum Suara Karya (2004), Direktur PT Suara Rakyat Membangun (Suara Karya) (2004), Direktur Independen PT SIMA, Tbk (2006), dan Direktur Kodeco Timber (2007). (arh)
