Jakarta, Obsessionnews.com – Umat Islam yang dikoordinir Forum Umat Islam (FUI) akan kembali berunjuk rasa di Jakarta pada Selasa (21/2/2017). Massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam akan berdemonstrasi di Gedung DPR, menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dipenjara karena kasus dugaan penistaan agama, dan dicopot dari jabatannya.
Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap, mengatakan, aksi Bela Islam 212 Selasa depan merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat madani untuk menuntut agar pemerintah atau rezim berkuasa Jokowi memenuhi tuntutan mereka.
“Aksi ini tentu saja tak terlepas dari dinamika politik umat Islam menuntut Ahok si penista agama dipenjarakan dan diadili. Kini sudah diadili, tetapi belum dipenjarakan,” ujar Muchtar ketika dihubungi Obsessionnews.com, Sabtu (18/2/2017).
Tuntutan Ahok dipenjarakan rupanya belum juga berhenti dari gerakan suara kritis umat Islam. Rencana aksi mengambil tempat di Gedung DPR, sebuah lembaga negara resmi perwakilan rakyat. Menurut Muchtar, pilihan tempat aksi di DPR menunjukkan kualitas aksi semakin meningkat, tidak lagi sekadar bentuk doa atau zikir bersama di luar lembaga negara seperti Tugu Monas dan Masjid Istiqlal.
Menurut Muchtar, aksi 212 mendatang di DPR itu sangat strategis karena aksi ini telah mengakui DPR sebagai komponen strategis dan sinerjik untuk memperjuangkan tuntutan dan kepentingan umat Islam.
Di samping itu, rencana aksi sudah berkembang tidak lagi isu Ahok menista agama dan menolak pemimpin kafir, tetapi sudah menyangkut prilaku otoritarian dan polisional rezim kekuasaan atas kriminalisasi ulama atau pemimpin Islam yang dihadapi terutama sejak aksi bela Islam 2 Desember tahun 2016 lalu, serta penangkapan aktivis mahasiswa beberapa hari lalu.
“Jadi kriminalisasi dan penangkapan ini sungguh menjadi unik pada rencana aksi Selasa depan karena bukannya kualitas aksi semakin menurun tetapi meningkat. Pilihan tempat aksi di gedung DPR mendekatkan aksi melibatkan lembaga-lembaga negara untuk menekan dan memperjuangkan tuntutan aksi,” tandasnya.
Muchtar menambahkan, kualitas aksi juga bisa membawa dampak politik terhadap eksistensi rezim, jika rezim tidak kelola dan menyikapi aksi ini secara kompromistis. Dinamika politik kekuasaan nasional bisa lebih menghangat dalam situasi konflik sesama kekuataan politik jika rezim kekuasan tetap saja mengabaikan tuntutan aksi, khususnya penjarakan Ahok.
“Bisa jadi jumlah peserta aksi tidak sebanyak Aksi Bela Islam 411 dan 212 lalu, tetapi kualitas dan militanisme para pemimpin aksi kian meningkat. Sepertinya mereka sudah memperkirakan risiko terbesar, yakni dituduh makar atau melanggar UU ITE, lalu dijadikan tersangka secara hukum,” tegasnya.
Alumnus Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tahun 1982 ini mengungkapkan, perubahan karakteristik para pemimpin riil umat saat aksi Selasa depan bagaimanapun juga sesuai dengan kemauan umat di lapisan massa dari berbagai kota, yakni sudah harus ada eksekusi atau pelaksanaan di lapangan, tidak hanya sekadar aksi dia dan zikir seperti beberapa aksi sebelumnya. Situasi menuntut bentuk aksi harus sudah lebih nyata dan dapat dieksekusi. (arh)
