Jumat, 24 November 17 | 10:42 WIB

  • Flipboard
  • Linkedin

Badruzzaman Busyairi (1952-2017): Jurnalis yang Cermat dan Rendah Hati

Badruzzaman Busyairi (1952-2017): Jurnalis yang Cermat dan Rendah Hati
Photo Credit To Badruzzaman Busyairi.

Oleh: Lukman Hakiem, Redaktur Majalah Media Dakwah (1989-1997)

 

PUKUL  10.41 WIB, tanggal 16 Mei 2017, masuk pesan singkat ke telepon genggam saya. Pesan itu datang dari kawan lama,  Eeng, kini staf Humas Dewan Da’wah. Isi pesan: “Pak Badruzzaman meninggal dunia di rumah sakit.” Badruzzaman yang dimaksud dalam pesan singkat itu ialah H. Badruzzaman Busyairi, mantan Sekretaris Umum Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar, Jakarta.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

Saya mengenal almarhum yang saya sapa “Mas Badruz”, sejak saya diminta oleh Ketua Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Mohammad Natsir, untuk ikut mengelola majalah Media Dakwah pada 1989.

Mas Badruz telah aktif di Dewan Da’wah sejak 1978, dan penggagas sekaligus pemimpin majalah anak-anak Sahabat dan majalah Serial Media Dakwah (kemudian diubah namanya menjadi Media Dakwah). Mas Badruz memimpin kedua majalah itu sejak 1978 hingga 1982.

Ketika saya di Media Dakwah, Mas Badruz adalah Sekretaris Dewan Da’wah DKI Jakarta mendampingi Ketua H.M. Yunan Nasution.

Kesan saya, Mas Badruz adalah seorang administratur yang tekun, rendah hati, dan tidak banyak bicara.

Meskipun tidak banyak bicara, pria kelahiran Ketanggungan Timur, Brebes, 11 Agustus 1952, ini seorang penulis buku yang cukup produktif.

Menulis 28 Buku

Minat dan bakat menulisnya dia asah sejak masih bersekolah di Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 Tahun Pekalongan.

Selepas dari PGA, Mas Badruz merantau ke Jakarta dan meniti karier sebagai wartawan di surat kabar Abadi sejak 1970 sampai koran itu diberangus oleh rezim Orde Baru pada 1974.

Lepas dari Abadi, Mas Badruz bekerja sebagai redaktur pelaksana  majalah Kiblat (1974-1979), mendirikan dan memimpin majalah remaja Salam (1981-1982), dan redaktur majalah Panji Masyarakat (1983-1984).

Pengalaman panjangnya sebagai jurnalis, menyebabkan Mas Badruz serius dan senang menangani Bulletin Da’wah terbitan Dewan Da’wah DKI Jakarta.

Duet wartawan dua zaman, Yunan Nasution dan Badruzzaman, ditambah para penulis berbobot, menyebabkan Bulletin Da’wah –yang berupa lembaran empat halaman dan beredar setiap Jum’at di masjid seluruh Indonesia– sangat diminati.

Bulletin Dakwah pernah mencapai tiras 350 ribu eksemplar setiap Jum’at. Bulletin ini bisa ditemui di masjid megah di kota-kota besar sampai di masjid-masjid sederhana di pedalaman.

Badruzzaman mengendalikan Bulletin Da’wah sebagai redaktur pelaksana (1984-1999).

Dari seorang jurnalis, Mas Badruz akhirnya menjadi seorang penulis buku, terutama buku biografi. Biografi yang ditulisnya ialah: R.H.O. Djoenaidi Perintis Pers Indonesia (1982), Catatan Perjuangan H.M. Yunan Nasution (1985 dan 2013), Boerhanoeddin Harahap Pilar Demokrasi (1989), Ir. H.M. Sanusi Catatan Kehidupan dan Perjuangan (2000), dan Tiga Kota Satu Pengabdian Jejak Perjalanan Yahya A. Muhaimin (2012).

Biografi mantan Mendiknas Yahya A. Muhaimin adalah buku ke-28 yang ditulis Badruzzaman. “Sementara di belakangnya menyusul sejumlah naskah buku lain yang belum diterbitkan,” tulis Badruzzaman di buku Tiga Kota Satu Pengabdian.

Dalam pandangan saya, buku-buku karya Badruzzaman tidak perlu diragukan kualitasnya. Dia cermat di dalam menyajikan data. Tulisannya juga sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan karena itu enak dibaca.

“Pertengkaran” Dua Nyonya

Kemampuan menulis Badruzzaman, rupanya dilihat juga oleh para senior di Dewan Da’wah. Oleh karena itu dia disertakan dalam team penulis buku 70 Tahun M. Natsir.

Mengenai hal ini, suatu hari Mas Badruz bercerita bahwa dirinya banyak menyimpan cerita human interest M. Natsir. “Sayang,” katanya, “Pak Natsir tidak mau hal-hal seperti itu dimuat. Alasannya, terlalu pribadi.”

Salah satu human interest yang diceritakan Mas Badruz kepada saya ialah mengenai “pertengkaran” Nyonya Fatmawati, istri Presiden Sukarno, dengan Nyonya Puti Nurnahar, istri Perdana Menteri M. Natsir.

Suatu hari datang ke Jakarta tamu negara dari suatu negara sahabat. Protokol kedua negara sudah mengatur supaya semua pertemuan dilaksanakan di Istana Presiden, dan di kantor Perdana Menteri. Tidak ada kunjungan ke rumah Perdana Menteri.

Entah bagaimana, sesudah tiba di Jakarta, tamu negara bersikukuh hendak bertamu ke rumah PM Natsir. Sebagai tuan rumah yang baik, Natsir tidak mungkin menolak keinginan tamu negara.

Persoalan muncul. Di rumah PM Natsir ternyata tidak ada piring dan cangkir yang layak digunakan untuk menyuguhi tamu terhormat.

Ny. Puti Nurnahar ingat, di Istana Presiden ada piring dan cangkir yang biasa digunakan untuk menjamu tetamu penting. Istri Perdana Menteri itupun segera menelepon istri Presiden untuk meminjam peralatan yang diperlukan.

Telepon tersambung. Dialog terjadi. Nyonya Fatmawati menolak permintaan Nyonya Puti Nurnahar. “Piring dan cangkir itu milik negara. Tidak boleh keluar dari istana.” Betapapun Ny. Puti Nurnahar meyakinkan bahwa peminjaman itupun untuk kepentingan negara, Ny. Fatmawati bergeming. Alhasil, tamu negara itupun dijamu menggunakan peralatan makan dan minum seadanya.

Saya termenung mendengar cerita itu. Alangkah mulianya para pendahulu kita. Untuk sekadar piring dan gelas milik negara, mereka rela “bertengkar”.

Saya usulkan kepada Mas Badruz supaya cerita-cerita human interest itu dikumpulkan dan dibukukan. Saya yakin, kisah-kisah semacam itu sangat bermanfaat dibaca oleh  generasi masa kini.

Dengan gaya kalemnya, Mas Badruz menjawab: “Insya Allah.”

Apakah cerita-cerita human interest itu termasuk ke dalam “sejumlah buku lain yang belum diterbitkan?” Wallahu’alam.

Menjawab Munawir

Dalam suatu kampanye pada pemilihan umum 1987, fungsionaris Golkar yang juga Menteri Agama H. Munawir Sjadzali, sebagaimana dikutip media massa, antara lain berkata: “Sejarah telah membuktikan, partai-partai Islam yang ada dulu tidak pernah memberikan arti bagi pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh. Apa sih yang pernah dicapai partai-partai Islam pada masa dulu?”

Di bagian lain, Munawir berkata: “Partai Islam yang ada di Indonesia dulu, tidak mau bersatu sikap dengan pemerintah.”

Meskipun bukan aktivis sesuatu partai politik, ghirah Badruzzaman bangkit membaca pernyataan Munawir Sjadzali itu.

Badruzzaman menulis artikel panjang berjudul Peranan Partai Islam dalam Pembangunan Bangsa dan Negara, dimuat oleh koran Prioritas 8, 9, dan 11 Mei 1987.

Dalam artikel itu, Badruzzaman membantah ucapan Munawir dan mengungkapkan sejumlah fakta mengenai peran partai Islam dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

Badruzzaman mengungkap peranan umat Islam melalui partai Masyumi dalam proses awal pembentukan tentara nasional dengan membentuk lasykar Hizbullah dan Sabilillah yang dipimpin oleh K.H. Masykur. Peranan Mr. Mohamad Roem dalam berbagai perundingan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi.

Selain peranan Mr. Sjafruddin yang memimpin Pemerintah Darurat RI segera sesudah agresi militer II Belanda yang melumpuhkan fungsi pemerintah RI, dan Mosi Integral Natsir yang memberi solusi konstitusional bagi aspirasi rakyat yang menghendaki bentuk negara kesatuan, Badruzzaman menunjuk keberhasilan Kabinet Boerhanoeddin Harahap (Masyumi) di dalam menyelesaikan kemelut Angkatan Darat (AD).

Kemelut AD yang mencapai puncaknya dalam peristiwa 17 Oktober 1952, dan gagal diselesaikan oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo, dengan pendekatan Boerhanoeddin yang jujur, adil, dan objektif, berhasil diselesaikan. Semua pihak bisa menerima pengangkatan kembali A.H. Nasution sebagai Kepala Staf AD.

Fakta lain yang dikemukakan Badruzzaman ialah keberhasilan Kabinet Boerhanoeddin Harahap menyelenggarakan pemilihan umum demokratis pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan asas kebersamaan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dengan pemilu yang bersih itu, diketahuilah potensi riil setiap partai politik, apakah memiliki akar yang kuat atau tidak.

Partai Sosialis Indonesia (PSI) misalnya, yang di awal kemerdekaan beberapa kali memimpin pemerintahan, ternyata akarnya tidak kuat. PSI cuma mampu meraih 5 kursi di DPR, dan 10 kursi di Konstituante. Sebaliknya partai Islam betapapun mengalami perpecahan, masih kuat akarnya di masyarakat.

Pada pemilu 1955 itu partai-partai Islam memperoleh kursi untuk DPR sebagai berikut: Masyumi 57, NU 45, PSII 8, dan Perti 4. Sedangkan untuk Konstituante, Masyumi mendapat 112 kursi, NU 91, PSII 16, dan Perti 8.

Sebagai orang yang kalem dan tidak banyak bicara, Mas Badruz ternyata bisa bersikap  keras. Menutup artikelnya di Prioritas, Badruzzaman menulis: “Dan hanya orang-orang pongah saja yang mengatakan, pembangunan pada masa sekarang semata-mata karya orang-orang sekarang tanpa mengakui akar-akar yang telah ditancapkan jauh sebelum datangnya hari ini.”

Pendapat Mas Badruz itu, masih sangat relevan untuk kondisi hari ini.

Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu. (***)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah

%d blogger menyukai ini: