Jakarta, Obsessionnews.com – Media ramai memberitakan terjadinya kesimpangsiuran dan saling lempar tanggungj jawab terkait keputusan tentang kenaikan tarif STNK, BPKB, SIM, dan lain-lain.
Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, mengatakan, jika berita di media itu benar, maka publik untuk kedua kalinya sedang disuguhi tontonan drama yang bertopik “amburadulnya manajemen pemerintahan Presiden Jokowi”.
Dikutip dari blog The Hikam Forum, Jumat (6/1/2017), Hikam menyebut kekacauan manajemen kebijakan publik seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2015 lalu, Jokowi juga sempat bikin publik terkaget-kaget ketika mengatakan tidak membaca sebuah Peraturan Pemerintah ( PP) yang ditandatanganinya. PP tersebut kemudian dicabut.
Sekarang PP yang terkait kebijakan tarif ini juga dipertanyakan sendiri oleh Jokowi, dan menteri terkait merasa tidak mengusulkan. Demikian juga Polri yang justru menjadi pihak yang memiliki PNBP terkait pelayanan ini. Sementara publik banyak yang merasa keberatan dengan kenaikan yang dirasakan memberatkan itu.
Siapa yang mesti bertanggung jawab dengan kekalutan manajemen qpemerintahan ini?
“Karena ini urusan eksekutif, maka yang paling bertanggung jawab ya bos eksekutif itu sendiri,” kata Hikam.
Mantan Menteri Riset dan Teknologi ini menambahkan, “Mohon Pak Presiden klarifikasi kepada rakyat Indonesia. Jangan lama-lama dan tak usah mbulet!” (arh)
