Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla (JK) adalah pendamping Presiden Jokowi yang memiliki peran besar dalam membantu mendukung pengambilan keputusan penting. Sementara sebagai politisi Partai Golkar, pengaruhnya masih menjadi magnet yang kuat.
Kurang lebih tiga tahun mendampingi Presiden Jokowi adalah masa dimana JK ikut memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perjalanan kepemimpinan Kabinet Kerja yang mulai bekerja sejak 21 Oktober tahun 2014 lalu itu.
Lembaga survey Cyrus Network pernah melakukan survey terhadap 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia dari tanggal 1-7 Desember 2014. Hasilnya, lembaga survey itu .merilis sebanyak 72,8 persen publik menilai JK berpengaruh besar dalam menentukan menteri dan kebijakan di kabinet kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Tapi cerita soal hebatnya pengaruh JK sudah tersiar sejak lama. Misalnya ia mampu berperan dalam penyelesaian kerusuhan sosial di Poso (Sulawesi Tengah) pada 2001 dan 2002, serta Ambon (Maluku) pada 2002. Dia juga yang menjadi juru damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka, 2005 lalu.
Kembali ke JK sebagai sosok seorang Wakil Presiden RI, dedikasinya sebagai pendamping Jokowi yang mampu berpikir cepat, memberikan alternatif dan terobosan dalam menyelesaikan persoalan alias problem solver. Tentu saja hal itu tak lepas dari pengaruh dan pengalamannya sebagai pemimpin dan negarawan dengan jam terbang yang tinggi di pemerintahan.
Dengan kemampuan dan pengaruhnya itulah, JK juga selalu tampil menjelaskan dan menegaskan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi di masyarakat. Semisal Begitu juga ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, JK pun tampil untuk mendukung dan menjelaskan kenapa Perppu itu harus dikeluarkan.
Demikian pula ketika berlangsung pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) khususnya terkait ambang angka presidential threshold 20 persen, JK menegaskan itu tidak diubah lagi. Alasannya, dalam dua kali pemilu, presidential threshhold ditetapkan sebesar 20 persen.
“Indonesia dalam posisi ndak usah diubahlah. Kan sudah dua kali pemilu juga berlangsung baik. Jadi kenapa harus diubah lagi. Itu posisi pemerintah di situ,” kata Kalla kepada wartawan tentang sikapnya.
Menurut JK, penetapan presidential threshold (PT) 20 persen atau ambang batas suara bagi partai politik yang bisa mengajukan calon presiden, adalah untuk menjaga kualitas pemilu. Karena itu, dia menyarankan agar ketentuan PT tidak diubah lagi dalam RUU Pemilu yang sedang dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah dan ternyata memang angka PT itu yang disepakati.
Ketegasannya dalam bersikap dan bersuara, tentu memiliki landasan yang kuat. Semisal ketika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendatanginya untuk berkonsultasi mengenai usulan pemekaran daerah. Dimana JK ketika itu mengatakan, usulan tersebut sulit untuk direalisasikan dalam waktu dekat, mengingat pemekaran daerah membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
Pengaruhnya tak hanya di dalam negeri, kepemimpinan JK juga diakui kalangan internasional. Sejumlah pidatonya di luar negeri telah memberikan banyak masukan kepada lembaga dunia semisal dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke-71 yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat, 23 September 2016. Dalam pidatonya, Wapres antara lain menekankan pentingnya reformasi PBB guna menghadapi berbagai persoalan global yang menjadai tantangan dunia masa kini. “Kunci untuk menghadapi berbagai tantangan global adalah dengan membuat PBB lebih kuat dan relevan dengan tantangan abad 21,” katanya.
Tak hanya di PBB, pidato JK pada 18 Mei 2017 di Oxford Centre for Islamic Studies (OXIS), Inggris juga mendapatkan perhatian serius. Di sana, JK yang menjadi tamu kehormatan memberikan kuliah umum bertemakan ‘Middle Path Islam: Indonesia’s Experience’. Dalam kuliah umum di OXIS, JK menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keberagaman. Meski sebagian besar penduduknya adalah Muslim, namun Indonesia menghormati 5 agama lain yang diakui oleh negara. “Dasar negara kami adalah Pancasila, yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Sekalipun Indonesia 88 persen penduduknya adalah Muslim, Indonesia bukanlah negara Islam,” kata Wapres di hadapan peserta kuliah umum.
Di sisi lain, sebagai politisi, ia juga memiliki pengaruh yang besar. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini sampai sekarang masih menjadi tempat bertanya dan meminta nasehat dari kader-kader dan elit Partai Golkar. Setiap kali bertemu dengan kader-kader partai berlambang pohon beringin yang menemuinya, JK selalu berpesan agar partai tersebut dapat menyikapi persoalan apapun yang menghadang, dengan bijak dan tenang.
Di bidang sosial keagamaan, eksistensi JK sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) menempatkan ia sebagai figur yang sangat berpengaruh dan dihormati.
Dalam suatu kesempatan, JK pernah berucap bahwa PMI dan DMI yang kepengurusannya tersebar luas di Indonesia memiliki peran penting untuk negeri dan pengabdiannya. Karena itulah, JK berani menegaskan bahwa kedua organisasi yang dipimpinnya terebut begitu dekat dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila.
“Waktu saya menjadi Wapres, jabatan-jabatan semua saya pisahkan terkecuali dua, Ketua DMI dan Ketua PMI ini. Karena kita ingin secara riil mengamalkan Pancasila dengan baik,” kata JK suatu ketika.
DMI, katanya adalah pengamalan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi mengurus masjid pasti mengurus ketuhanan, jadi secara riil kita laksanakan. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, tentu urusan kemanusiaan PMI. Ia ingin lembaga PMI dan DMI untuk tetap semangat bekerja dan mengabdi bagi bangsa.
JK termasuk orang yang tak pelit berbagi ilmu dan pengalamannya dan tentu saja tentang bagaimana ia bisa menjadi sosok yang berpengaruh melalui sebuah buku. Di tahun 2009, ia meluncurkan empat buku tentang dirinya diluncurkan sekaligus. Dari empat buku berseri itu, Tiga diantaranya ditulis langsung oleh JK. Buku yang dikarang JK masing-masing berjudul “Seri Pemikiran JK: Membangun Bangsa dengan Spirit Kemandirian”, “Membangun Bangsa dengan Ekonomi Kemandirian”, dan “Membangun Bangsa dengan Ekonomi Kemandirian”.
Ketika berulang tahun ke-75 pada Senin, 15 Mei 2017, JK juga membagikan buku berjudul “Adil itu Damai” yang berisi 75 kumpulan pidato pilihan 2016.
Artikel ini dalam versi cetak dimuat di Majalah Men’s Obsession edisi Agustus 2017.
